Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, Sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat lima jari di atas Pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas Pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Impessa.id, Yogyakarta: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Yudian Wahyudi menyatakan 'Salam Pancasila' merupakan bentuk jalan tengah kebangsaan yang terbebas dari dampak teologis. Salam Pancasila tidak dimaksudkan sebagai pengganti salam keagamaan. "Usai diperingatkan untuk tidak bikin kontroversi oleh DPR RI dan MPR awal tahun lalu, lewat buku ini saya ingin memberikan penjelasan mengenai Salam Pancasila yang menjadi pro kontra," kata Yudian di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jumat (21/1).

Hal tersebut disampaikan Prof. Yudian Wahyudi sat menghadiri bedah buku karya dosen UIN Sunan Kalijaga, Khoirul Anam, SHI., MSi., berjudul “Salam Pancasila: Sebagai Salam Kebangsaan, Memahami Pemikiran Kepala BPIP RI.” Hadir Rektor UIN Suka, Prof. Phil Al Makin, Wakil-Wakil Rektor, dan Ketua Senat UIN Suka, Prof. Siswanto Masruri. Civitas Akademika UIN Suka, serta diikuti secara luring segenap akademisi berbagai Perguruan Tinggi di Yogyakarta.

Melalui buku “Salam Pancasila Sebagai Salam Kebangsaan: Memahami Pemikiran Kepala BPIP RI Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D” yang diterbitkan oleh Penerbit Suka Pers UIN Suka itu, Prof. Yudian Wahyudi memberi jawaban untuk menjelaskan beberapa hal sensitif secara keagamaan. “Ada dua hal yang perlu dijelaskan secara gamblang ke publik. Pertama, Salam Pancasila bukan untuk mengganti salam Assallamu Alaikum yang termasuk ibadah mahdoh, melainkan ibadah ghairu mahdoh. Salam dalam hubungan kemanusiaan. Jika kita menyapa pemeluk agama lain dengan salam agama kita, maka itu membebani mereka. Demikian juga mengucapkan salam Om Swastiastu, kita dituduh masuk Hindu," tegas Prof Yudian Wahyudi.

Prof. Yudian Wahyudi mengingatkan, Salam Pancasila pertama kali dikenalkan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP di Istana Bogor pada 12 Agustus 2017. Salam Pancasila diadopsi dari Salam Merdeka yang diperkenalkan Bung Karno melalui Maklumat Pemerintah 31 Agustus 1945 dan berlaku 1 September 1945. Maklumat Pemerintah tersebut hingga kini belum pernah dicabut.

“Salam Pancasila, adalah salam yang menjembatani dan menjadi titik temu bagi rakyat tanpa melihat latar belakang apapun. Pengucapannya di ranah public service, bertujuan agar bangsa Indonesia tetap bersatu, tidak pecah, dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Salam Pancasila adalah perbuatan adat yang jika diniati ibadah akan mendapatkan pahala," jelasnya.

(Rektor UIN Suka Prof Al Makin)

Sekretaris Utama BPIP, Karjono melihat kehadiran buku tersebut tepat, sebagai sosialisasi Salam Pancasila. Hal itu bertepatan dengan keputusan pemerintah menjadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib dalam kurikulum Pendidikan Dasar sampai Perguruan Tinggi. "Kalau kemarin materi Pancasila masuk dalam pendidikan kewarganegaran, maka nantinya di balik, dalam pendidikan Pancasila diajarkan materi kewarganegaraan. Ini yang betul-betul dipertegas dalam penerapan di pendidikan formal," ujar Karjono.

Menanggapi pemikiran Prof. Yudian Wahyudi tentang Salam Pancasila, Prof. Phil Al Makin menyampaikan bahwa Prof. Yudian Wahyudi memiliki penafsiran yang baik tentang agama dan kebangsaan. Pihaknya yakin Salam Pancasila sebagai Salam Kebangsaan sudah melalui laku spiritual Prof. Yudian Wahyudi untuk bangsa Indonesia. Seperti yang selalu dilakukan Prof. Yudian Wahyudi dalam setiap pemikirannya.

Sementara itu, penulis buku, Khoirul Anam, mengatakan bahwa buku tersebut merupakan klarifikasi dari Prof. Yudian Wahyudi dalam pertarungan wacana Islam fundamentalis dengan ideologi Pancasila sebagai ideologi yang dianggap paling luhur. "Saya tidak masuk ke ranah politik, karena yang menyatakan kontra berada di sisi oposisi. Buku ini tidak bisa menghadirkan analisa mendalam soal itu." Menurut Khoirul Anam ada beberapa hal yang bisa diungkap dalam buku itu terkait pemikiran Prof. Yudian Wahyudi tentang Salam Pancasila, yang menjadi kontroversi di banyak media di Indonesia, setelah pihaknya melakukan wawancara mendalam dengan Prof. Yudian Wahyudi. 

Pertama, kritik dari berbagai tokoh agama maupun politik. Mereka yang mengritik tidak melakukan konfirmasi kepada Prof. Yudian Wahyudi, tidak mencermati konteks dan substansi materi yang disampaikan Kepala BPIP, sikap mudah mempercayai berita tanpa melakukan kros-cek, berbeda haluan politik, berbeda pemahaman agama, bahkan berbeda disiplin keilmuan. Berbagai perbedaan tersebut menjadikan tidak ada titik temu antara Kepala BPIP dengan para pengkiriknya.

Kedua, Berita bahwa Kepala BPIP ingin dan akan mengganti salam keagamaan umat Islam “Assallamu Alaikum Wr. Wb. Dengan Salam Pancasila sama sekali tidak benar. Karena Kepala BPIP hanya mengusulkan perlunya salam kebangsaan yang bisa menjadi titik temu semua agama, serta bisa diterima seluruh masyarakat Indonesia.

Ketiga, ada beberapa alasan yang menjadikan Kepala BPIP mengusulkan perlunya salam kebangsaan “Salam Pancasila” sebagai salam di ranah public service. Diantaranya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum mengucapkan salam lintas agama dengan memakai redaksi enam agama. Karena ada redaksi salam yang secara spesifik menyebut nama Tuhan versi enam agama yang berbeda penyebutannya. Kemudian adanya kesulitan dari pejabat publik ketika akan memberikan salam di ranah public service yang dihadiri lintas agama, sehingga harus menyebutkan minimal enam redaksi salam lintas agama sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap semua agama di Indonesia. Faktor lain yaitu semakin memudarnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, terutama generasi milenial. Menguatnya ideologisasi, formalisasi, dan simbolisasi agama yang bisa mengancam eksistensi Pancasila. Menguatnya sikap intoleransi atas nama agama, bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Menurut Khoirul Anam, usulan Prof. Yudian Wahyudi selaku Kepala BPIP agar di ranah public service ada salam yang bisa menjadi titit temu semua agama, serta bisa diterima seluruh masyarakat Indonesia sangat sesuai dengan maqhasid syari’ah dalam rangka menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga keturunan. Usulan ini menjadi paripurna jika dilegitimasi dan dilegalisasi melalui ijmak Indonesia seperti yang dipahami Prof. Yudian Wahyudi. 

Bedah buku menghadirkan tiga narasumber masing-masing, Prof. Agus Moh Najib (Guru Besar Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suka) mengupas pemikiran Prof Yudian Wahyudi dari sisi sejarah, kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila dan argumen teologis. Dr. Munawar Ahmad (Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Suka) menyampaikan bahwa Sapaan “Salam Pancasila” sebagi greeting yang berasal dari agama yang plural, greeting dari budaya yang plural, greeting dari komunitas yang plural yang nyata ada di Indonesia, untuk mencapai ketahanan komunikatif berdasar teori Hebermas. Sedangkan, Syaiful Arif (Direktur Pusat Studi Pemikiran Pancasila/Staf Ahli MPR RI) berpandangan bahwa Salam Pancasila sebagai Salam Kebangsaan perlu terus disosialisasikan sebagai amalan ibadah ghoiru mahdloh. Karena ia menyerukan persatuan yang diperintahkan oleh Allah SWT, serta termasuk dalam maqashid al dlaruri dari Hukum Islam. (Weni/Alfan/Tim Humas UIN Suka/Antok Wesman-Impessa.id)