Impessa.id, Yogyakarta : Pemilihan Umum atau PEMILU, merupakan Pesta Demokrasi yang diikuti oleh jutaan Warga Negara Indonesia. Keberhasilan dari hajatan lima tahun sekali itu, menjadi tolok ukur kesuksesan aparatur negara dalam menyelenggarakan sistem politik yang berlaku. Untuk itu, Pemilu memerlukan perhatian dan bantuan dari banyak pihak, dalam mengawasi serta mengawal jalannya proses pemilihan Calon Legislatif, Calon Presiden dan Wakil Presiden supaya terwujud Pemilu yang bersih, lancar dan berintegritas. 

Hal itu diungkap Ketua Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Bagus Sarwono, S.Pd, S1, MPA, Rabu (20/3/19) dalam Pembekalan dan Penerjunan 186 mahasiswa KKN Tematik Pengawasan Pemilu 2019 yang digelar oleh Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat -LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta –UMY, bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu -Bawaslu Republik Indonesia, di Ruang Sidang Gedung AR Fachruddin B. Kampus UMY Ringroad Selatan. 

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar-Lembaga Bawaslu DIY, Muh. Amir Nashiruddin, S.HI, dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu sangat berpotensi mendapat gangguan dari banyak hal. Mulai dari penyelenggara Pemilu yang tidak netral, praktik politik uang dari peserta pemilu, baik legislatif maupun capres-cawapres, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi. 

“Banyak sekali faktor yang bisa menjadikan Pemilu terganggu, sikap keberpihakan dari orang yang menyelenggarakan pemilu kepada salah satu peserta pemilu juga rawan terjadi, yang menyebabkan kecurangan di Tempat Pemungutan Suara -TPS. Aksi bagi-bagi uang dari tim kampanye salah satu calon menyebabkan bertambah buruknya Pemilu,” ujar Amir Nashiruddin. 

Bawaslu tidak menampik adanya oknum-oknum dari penyelenggara Pemilu yang melakukan kecurangan seperti, memakai surat suara cadangan untuk dimasukkan dalam kotak suara. Bahkan ada pemilih yang bertindak curang dengan memilih lebih dari satu kali. Sehubungan dengan kemungkinan terjadinya hal  itu, Bawaslu mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengawal dan mengawasi jalannya Pemilu yang dilaksanakan pada April 2019.

“Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dapat berupa pencegahan, pengawasan, pemberian informasi, pelaporan, dan saksi, sehingga tercipta pelaksanaan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil,” tuturnya. 

Pada Pemilu 2019 juga muncul isu yang menjadi perhatian berbagai lapisan masyarakat dan lembaga penyelenggara serta pengawas Pemilu. Yaitu, Politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan -SARA, Validitas Data Pemilih, Kampanye Hitam, Politik Uang, Kemudian terkait dengan Tahapan Pemilu, serta Netralitas Aparatur Sipil Negata, TNI, dan Polri.

Guna mendukung terlaksananya Pemilu yang Jujur, Adil, Aman, Damai, dan Bersih. UMY turut aktif terlibat didalam Pengawasan Pemilu, dengan mengirimkan 186 mahasiswa yang disebar di 22 Desa, di 18 Kecamatan di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. Mulai 25 Maret sampai 24 April 2019 ke-186 mahasiswa UMY tersebut terjun di tengah-tengah masyarakat guna mendukung kelancaran Pemilu Legislatif dan Pemilu Capres-Cawapres 2019. 

KKN Tematik Pengawasan Pemilu, merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara UMY dengan Bawaslu RI pada 20 Januari 2019 di Balai Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, dalam acara Deklarasi Desa Anti Politik Uang –APU, sebagai upaya nyata dalam menciptakan Pemilu yang bermutu dan berintegritas.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Ir. Sukamta, ST, MT, sesaat sebelum melakukan pengalungan ID kepada dua mahasiswa peserta KKN penanda dilepaskannya seluruh mahasiswa peserta KKN, berharap agar para mahasiswa relawan Pemilu dapat mengambil segala hal positif, dikarenakan mereka telah terlibat langsung didalam pelaksanaan Pesta Demokrasi. 

“Kalian harus tetap memiliki pendirian yang teguh dan tidak terbawa arus politik yang buruk saat menghadapi segala kondisi yang terjadi di lapangan, dan segala keputusan yang diambil harus dipikirkan dengan kepala jernih dan menyebarkan nilai-nilai Islam dan Muhammadiyah,” pungkas Wakil Rektor Sukamta. (Ak/Tok).