Impessa.id, Yogyakarta: Widihasto W. Putra selaku Moderator diskusi/Anggota WKU Hukum & Etika Bisnis KADIN DIY/Sekber Keistimewaan DIY kepada Impessa.id menuturkan intisari diskusi bertajuk “Hikayat Politik Dagang” memperingati 267 Tahun Perjanjian Giyanti bertempat di Pendapa Museum Sonobudoyo, Yogyakarta, Sabtu (12/2/2022).

Dituturkan, kedatangan perusahaan kongsi dagang VOC ke pelabuhan Sunda Kelapa yang kemudian mereka namai Batavia di awal abad 16 menjadi awal malapetaka berkepanjangan di bumi Nusantara. VOC lambat laun tak hanya berdagang namun juga berpolitik. VOC membentuk pasukan militer untuk mengamankan mata rantai pasok dari wilayah-wilayah lain. Sontak ini memicu perlawanan khususnya dengan penguasa kerajaan-kerajaan.

Raja Mataram Sultan Agungpun menyerang pusat kekuasaan VOC di Batavia pada 1628 dan 1629. Perlawanan juga datang dari pedagang Cina yang pada abad 14 lebih dulu membangun jaringan dagang di Nusantara. Hingga akhirnyapun meletus geger pecinan di Batavia pada tahun 1740 antara VOC dengan laskar Cina. Puluhan ribu orang Cina dibantai pasukan VOC.

Orang-orang Cina selanjutnya menyingkir ke wilayah timur dan bersekutu dengan pewaris penguasa Mataram. Sunan Paku Buwono ll yang semula turut membantu perjuangan orang-orang Cina melawan VOC berbalik bersekutu dengan VOC. Sikap ini memicu perang terbuka. Pecah geger pecino pada Juni 1742 di Kraton Kartosura. Kraton diserang. Sunan dan VOC menyingkir ke Ponorogo.

Setelah menyusun kekuatan dan mengundang bala bantuan kekuatan militer yang lebih besar, pada Desember 1742, Kraton Kartosuro berhasil direbut kembali. Namun Kraton telah hancur karena peperangan. Sehingga Sunan memindahkan kratonnya ke Kota Surakarta.

VOC meminta balas jasa kepada Sunan. Sehingga akhirnya sebagian wilayah strategis Mataram di pesisir Jawa seperti Rembang, Surabaya, Madura beralih ke tangan VOC. VOC pada akhirnya "menyublim." Pejabat VOC adalah pejabat Kerajaan Belanda. Begitu sebaliknya.

Hal ini memicu rasa tidak senang sejumlah bangsawan Mataram. Pecah pemberontakan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Putera dari Aria Mangkunegoro yang dibuang Belanda ke Srilanka. Pemberontakan Mas Said sangat merepotkan Sunan. Sehingga Sunan membuat sayembara, barang siapa bisa meredam pemberontakan akan diberi hadiah tanah Sukowati.

Pangeran Mangkubumi memenangkan sayembara itu. Namun karena tekanan Belanda Sunan mengingkari janjinya. Mangkubumi marah dan kecewa. Ia mengobarkan perlawanan. Bahkan kemudian Mangkubumi dan Mas Said bersekutu menggempur Sunan dan Belanda.

Menjelang ajal pada akhir tahun 1749 Sunan menyerahkan Kraton Mataram kepada Belanda dan meminta jaminan suksesi mengangkat anaknya menjadi Paku Buwono lll. Keinginan itu dipenuhi Belanda. Pada saat bersamaan Mangkubumi juga dinobatkan rakyat di Kabanaran menjadi Sunan dan Mas Said sebagai patihnya. Perang terus berkecamuk.

Hingga akhirnya Belanda menempuh jalur diplomasi. Setelah melalui serangkaian negoisasi alot, akhirnya digelar perjanjian antara Belanda diwakili Gubernur Jendral Nicholas Hartingh sebagai penguasa representatif Kraton Mataram Surakarta dengan Mangkubumi. Mangkubumi diakui sebagai Sultan dan memperoleh separo wilayah kerajaan Mataram. Peristiwa ini dikenal dengan Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755. Selanjutnya pada 13 Maret 1755 Mamgkubumi memproklamasikan berdirinya Kasultanan Yogyakarta dan mulai menempati Kraton Yogyakarta yang selesai dibangun sejak 7 Oktober 1756.

Berikut sekilas perjalanan sejarah kemunculan Kraton Yogyakarta.

Keberadaan kongsi dagang VOC Belanda dalam periode-periode berikutnya "masih menciptakan masalah serius" dengan Kasultanan Yogyakarta.

Tinta kelam sejarah kembali tertoreh dengan meletusnya perang Jawa atau De Java Oorlog pada tahun 1825-1830 yang dipimpin putera Sri Sultan HB III yakni Pangeran Diponegoro. Paska perang Jawa, VOC Belanda menerapkan politik tanam paksa. Sisa-sisa nya masih bisa dilihat hingga kini seperti perkebunan teh, kopi, tebu, karet dan lain-lainnya.

Keberadaan kaum kolonialis Belanda benar-benar terusir dari bumi Nusantara ketika Sri Sultan HB IX sebagai pemegang mandat kuasa penuh atau plein pouvoir dari Presiden Soekarno mensupervisi penarikan mundur pasukan Belanda pada 30 Juni 1949 dari Indonesia yang saat itu beribukota di Yogyakarta. Dengan demikian berakhir sudah kekuasaan kolonialis Belanda di bumi Nusantara lebih dari 300 tahun.

Dan untuk mengingat peristiwa tersebut pada Sabtu 12 Feb 2022, pukul 19.30 WIB Paniradya Kaistimewan DIY bersama Sekber Keistimewaan DIY menggelar acara 'Peringatan 267 Tahun Perjanjian Giyanti' di Pendapa Museum Sonobudoyo, Yogya.

Acara itu ditayangkan secara live streaming melalui channel YouTube Paniradya Kaistimewan DIY https://youtube.com/c/PaniradyaKaistimewan.

Talkshow spesial bersama cucu Sri Sultan HB IX yakni Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi yang juga Ketua Umum KADIN DIY, organisasi yang menghimpun pelaku dan asosiasi dagang/bisnis, berbicara tentang sejarah perjanjian Giyanti. Sejarah yang tak lepas dari silang sengkarut kepentingan politik dan ekonomi kala itu. Hadir pula Aris Eko Nugroho SP MSi (Paniradya Pati Kaistimewan DIY), Bahauddin MHum (sejarawan UGM) dengan moderator Widihasto Wasana Putra.

Acara tersebut diwarnai dengan pemutaran video dokumenter perjanjian Giyanti serta disemarakkan pentas tari oleh Chakil Squad Art Community membawakan Tari Soreng Timur dengan penari Bramantyo Fendi, Eka lufti, Rhemada Teynar, Rizki Amalia, Ariana Khoirunisa dan Maria Angela.

Sedangkan grup musik Rima Rosa Pimpinan Yudhi MG membawakan lagu Jawa, Suwe Ora Jamu, Cublak-cublak Suweng, Gethuk dan Padhang Bulan dengan pemain Agus Sri Purwadi (drum), Fransiscus Anang (gitar), Yudi Swantoro (bas), Eri Sabara Harliebes (keyboard), Andreas Adi Purnomo (saron 1), Dwi Purwanto (saron 2) dan vokal Victoria Videl Arum.

Semoga kita dapat belajar dan ambil hikmah dari sejarah masa lalu bangsa sebagai bekal membangun peradaban lebih baik dan maju. (Feature of Impessa.id by Widihasto Wasana Putra-Antok Wesman)