Impessa.id, Yogyakarta, Kamis, 2 April 2020 - Usai melakukan koordinasi tata-cara menangani ODP – Orang Dalam Pengawasan, dan PDP – Pasien Dalam Pengawasan, dengan Tim Ahli dari Universitas Gadjah Mada, Kamis (2/4/20), Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X menggelar doorstop di halaman Kantor Gubernur Kepatihan guna menjelaskan beberapa hal diantaranya terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar – PSBB. Pembatasan Sosial adalah istilah baru pengganti Karantina atau Isolasi.

Sultan HB X menjelaskan, “Hari ini, Kamis, 2 April 2020, di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat ada ODP sebanyak 2.225 orang dan PDP sebanyak 225 orang. Bagaimana ini bisa ditangani dengan baik, termasuk jika ada pendatang tapi tetap berusaha untuk mendata sesuai kebijakan yang ada dimana mereka itu harus kita data dari yang ada di desa dan bersedia untuk isolasi diri. Apakah itu kita pandang yang diisolasi itu efektif? Ataukah harus pengertian isolasi itu kita satukan, kita tangani, untuk bisa lebih efektif atau tidak? Tempat itu ada atau tidak, ini menjadi pembicaraan yang kita diskusikan, yang itu mungkin menjadi pilihan-pilihan, agar virus Corona di Jogja ini lebih cepat turun, itu semakin baik, sehingga masalahnya cepat selesai dan juga ekonomi Jogja ini tidak menjadi lebih buruk,” ungkap Sultan HB X.

Untuk itu Pemda DIY tengah mempersiapkan Pusat Balai Diklat Kementerian Dalam Negeri Baciro berkapasitas 150 dan Wisma Haji dengan kapasitas 300, keduanya telah memenuhi syarat, untuk menampung paramedis dan mereka yang harus di isolasi, bekerjasama dengan Dinas Sosial yang menangani konsumsi.

Ova Emilia dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Perawatan UGM menambahkan; “Tadi yang didiskusikan sudah sangat komprehensif, mulai dari skenario yang sekarang ini sudah ada, jadi ODP yang berjumlah 2.225 orang itu bagaimana kita manage supaya Jogja yang termasuk, Sultan menyebutnya sebagai Zona Putih ini tidak menjadi Zona Merah. Jadi harus di protect, dilindungi, supaya penyebaran itu tidak semakin meluas. Upaya-upaya yang didiskusikan yakni upaya edukasi sampai ke desa-desa. Kemudian meningkatkan screening, deteksi orang yang memang populasi umum, misalnya kalau kita mengetahui lebih banyak lagi, mungkin yang positif lebih kelihatan, tapi kita juga mengetahui bagaimana caranya untuk mencegah supaya orang-orang yang positif ini untuk tidak meluas lebih lanjut. Juga didiskusikan menghadapi kondisi yang terburuk, pelayanan yang ada kaitannya dengan kesehatan akan melonjak tinggi, bagaimana kita mengantisipasi hal tersebut,” tutur Ova Emilia.

Hasil dari video-conference dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo disela-sela Rapat Koordinasi tersebut, Sultan HB X menggarisbawahi bahwa, mengenai keputusan pemudik itu dilarang atau tidak dilarang, itu sepenuhnya wewenang Presiden dan belum ada keputusan tentang hal itu. “Kira-kira yang akan terjadi didalam keputusan dilarang atau tidak dilarang itu ada komponennya, bahwa transportasi yang disediakan Pemerintah baik Kereta Api, Bus juga Penerbangan, harus memenuhi jarak untuk duduk. Selisihnya paling sedikit 1,8meter jarak satu orang dengan orang lainnya. Jadi kira-kira kalau Bus itu isi 40 orang, mungkin menjadi 20 orang saja, sehingga kalau ingin mudik naik bus maka harga tiketnya minimal menjadi dua kali lipat. Begitu pula untuk Kereta Api dan Pesawat Terbang. Harga tiket yang mahal bisa menjadi faktor untuk menghambat agar tidak pulang mudik,” jelas Sultan HB X.

Menurut Sultan HB X, ada peraturan untuk para pemudik, kalau pulang ke Desa harus masuk isolasi selama 14 hari di rumah. Demikian halnya untuk mobil pribadi ada peraturan tersendiri, karena mobil pribadi penumpangnya belum tentu memenuhi batas jarak antara satu orang dengan yang lain. Alasan-alasan tersebut diperkirakan yang akan menjadi dasar keputusan Presiden dalam waktu dekat. “Masyarakat harus tahu, pemudik harus tahu, bahwa untuk pulang kampung itu harganya mahal,” pungkas Sultan HB X. (Ditya/Antok Wesman-Impessa.id)