Impessa.id, Yogyakarta : Demokrasi menjadi sistem politik yang cukup banyak dipakai di berbagai negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Berbagai negara berkembang pun turut mengadopsi sistem yang berasal dari barat tersebut. Namun negeri dimana demokrasi berasal, faham ini sendiri sedang tidak kondusif, salah satunya Amerika Serikat. Jika fenomena terus berlanjut, maka akan memberikan gelombang politik besar di seluruh dunia.

Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta -UMY, Prof. Dr. Bambang Cipto, M.A. menyebutkan saat ini kredibiltas demokrasi terancam ambruk. Hal ini disebabkan oleh bangkitnya partai-partai populis di kawasan Eropa, datangnya gelombang besar otoriterisme dan krisis demokrasi di Amerika Serikat. Kebangkitan ini ditandai dengan berakhirnya dominasi partai-kanan-tengah dan kiri-tengah sejak tahun 1998. Perlawanan publik terhadap para elit politik dan ekonomi yang mereka pandang hanya mengekspolitasi kehidupan rakyat kecil. Sementara itu, 80 persen generasi milenial di Amerika Serikat mendukung militer untuk mengambil alih negara.

“Demokrasi liberal AS gagal menghalangi terjadinya ketimpangan pendapatan yang parah. Selama 40 tahun gaji buruh megalami stagnasi, sementara 20 persen penduduk lainnya memiliki kekayaan yang meningkat pesat. Pada tahun 2019, hanya ada 17 persen masyarakat AS yang percaya bahwa pemerintahan berjalan dengan baik,” ujarnya saat mengisi seminar yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Hubungan Internasional -MIHI UMY, Jumat (18/10/19) di Gedung Pascasarjana UMY.

Bambang Cipto kemudian menjelaskan fenomena ini dapat sangat berpengaruh terhadap pergolakan politik internasioal. Ambruknya demokrasi AS merupakan ancaman bagi masa depan demokrasi di negara-negara berkembang. Ditambah lagi dengan meningkatnya keinginan sebagian masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang otoriter menjadi ancaman yang serius. Hal ini membuka peluang bagi negara-negara berkembang untuk berubah menjadi otoriter dan mencengkram rakyatnya.

“Jika demokrasi di negara besar goyah, maka tidak menutup kemungkinan negara yang mengadopsi sistem itu juga berubah dan memunculkan banyak negara otoriter,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada -FH UGM, Dr. Zaenal Arifin Muchtar mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh oligarki. Jika hal ini terus terjadi, maka sistem demokrasi di Tanah Air menjadi samar-samar. Kemudian banyaknya ideologi partai yang tidak jelas semakin mengacaukan sistem tersebut.

“Kita sekarang sedang mengalami krisis demokrasi dan terancam untuk mundur ke zaman Orde Baru. Untuk itu, mengkritisi pemerintah adalah  nilai dari demokrasi,” imbuhnya.

Pada akhir seminar, Zaenal Arifin mengingatkan bahwa proses demokrasi yang baik tidak dihasilkan secara instan dan mudah. Untuk itu, semua lapisan harus bertanggung jawab untuk itu. Jangan sampai demokrasi Indonesia mengalami kemunduran menjadi negara otoriter. (Ak/Antok Wesman)