Impessa.id, Yogyakarta, Februari 2023: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, adalah rumah bagi semua iman, tempat yang nyaman bagi semua agama, tradisi, mazhab, dan sepenuhnya mendukung prinsip keragaman kebhinekaan serta menghargai perbedaan.

Sebagai bentuk apresiasi dan bukti nyata dalam mendukung perdamaian dan moderasi beragama, UIN Sunan Kalijaga memberikan gelar kehormatan Doctor Honoris Causa kepada perwakilan kelompok umat beragama yaitu untuk Agama Katolik kepada Paus Fransiskus yang didelegasikan kepada Kardinal Miguel Angel Ayuso Guixot, M.C.C.J, Presiden Dewan Kepausan untuk Dialog Antaragama Takhta Suci di Vatikan. Kemudian kepada dua organisasi Islam utama di Indonesia yang menjadi pilar bangsa yaitu Nahdlatul Ulama, yakni KH. Yahya Cholil Staquf selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan yang ketiga, diserahkan kepada Ketua PP Muhammadiyah Periode 2005-2010, dr. Sudibyo Markus, M.B.A., mewakili dari organisasi Muhammadiyah.

Penganugerahan berlangsung di Gedung Prof. H.M. Amin Abdullah atau Multipurpose UIN Sunan Kalijaga, Senin, 13 Februari 2023, disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube UIN Sunan Kalijaga.

Berikut profil ke-tiga tokoh tersebut;

Kardinal Miguel Angel Ayuso Guixot, M.C.C.J.

Kardinal Miguel lahir pada tanggal 17 Juni 1952 di Seville, Spanyol. Kardinal Miguel menjadi anggota Kongregasi Comboni Missionaries of the Heart of Jesus (M.C.C.J.). Dia ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1980 dan melayani sebagai misionaris di Mesir dan Sudan hingga tahun 2002. Pada 19 Maret 2016, ia ditahbiskan menjadi uskup oleh Paus Fransiskus dan pada 1 September 2019, ia diangkat menjadi Kardinal oleh Paus Fransiskus. Kontribusinya dalam dialog antar agama hadir ketika ia menjabat sebagai wakil utama Vatikan dalam memulihkan dialog dengan Imam Besar Ahmed el-Tayeb dari masjid Al-Azhar Kairo, yang sempat mandeg pada tahun 2011. Salah satu hasil pemulihan dialog dengan Grand Imam Al Azhar adalah penandatangan Declaration on Human Fraternity oleh Paus Francis dan Grand Imam Al Azhar. Untuk mencapai tujuan Deklarasi ini, Kardinal Ayuso ditunjuk sebagai Ketua Komite Tinggi, bersama dengan Msgr. Yoannis Lahzi Gaid.

Profil KH. Yahya Cholil Staquf.

KH. Yahya Cholil Staquf atau juga dikenal dengan Gus Yahya lahir pada tanggal 15 Februari 1966 di Rembang, Jawa Tengah. Gus Yahya dikenal dekat dengan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia pernah ditunjuk menjadi Juru Bicara Presiden sewaktu Gus Dur berkuasa pada 1999-2001. Setelah itu, Gus Yahya sempat aktif di PKB, kemudian menekuni di bidang pendidikan. Gus Yahya yang pada tahun 2018  dipercaya menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jokowi ini kerap menjadi pembicara internasional di luar negeri. Gus Yahya menjadi pembicara dalam forum American Jewish Committee (AJC) di Israel menyuarakan menyerukan konsep rahmat, sebagai solusi bagi konflik dunia, termasuk konflik yang disebabkan agama. Pada 2014, Gus Yahya juga tercatat menjadi salah satu inisiator pendiri institut keagamaan di California, Amerika Serikat yaitu Bayt Ar-Rahmah Li adDa'wa Al-Islamiyah rahmatan Li Al-alamin yang mengkaji agama Islam untuk perdamaian dan rahmat alam. Lalu ia juga pernah dipercaya menjadi tenaga ahli perumus kebijakan pada Dewan Eksekutif Agama Agama di Amerika Serikat–Indonesia yang didirikan berdasarkan perjanjian bilateral yang ditandatangani oleh Presiden Obama dan Presiden Jokowi pada Oktober 2015 untuk menjalin kemitraan strategis antara Amerika Serikat dan Indonesia. Pada Mei 2018, Wakil Presiden Amerika Serikat mengundang Sekjen NU KH. Yahya Cholil Staquf ke Gedung Putih, di mana mereka membahas kebutuhan mendesak akan kebebasan beragama dan tindakan tegas untuk mewujudkannya. Dalam beberapa menit dari pertemuan mereka, Wakil Presiden men-tweet: “Administrasi @POTUS Trump mendukung NU dalam perjuangannya untuk kebebasan beragama dan melawan jihad.” Berita tentang pertemuan tersebut dengan cepat menyebar ke outlet media utama di AS dan Indonesia dan mendapatkan sentimen positif. Pada tahun 2015, Ia dibaiat menjadi Katib ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kemudian pada tahun 2022 melalui Muktamar ke-43 NU, Ia terpilih menjadi Ketua Umum PBNU. Gus Yahya adalah seorang yang diakui di bidang hak asasi manusia dan perdamaian dunia. Dalam International Conference on Islam and Human Rights (ISIHR) tahun 2021, ia menyampaikan bahwa perdamaian dunia sangat mungkin terwujud jika setiap orang memiliki kesadaran untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ia juga menyatakan bahwa sifat hak asasi ini sangat global sehingga dapat menembus berbagai latar belakang, kewilayahan, dan kepentingan.

Profil dr. Sudibyo Markus, M.B.A.

dr. Sudibyo Markus, M.B.A., tanggal 24 Oktober 1941 di Modjokuto, Pare, Kediri, Jawa Timur. Ia pernah menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah periode 2005-2010 dan Wakil Hubungan Luar Negeri PP Muhammadiyah periode 2010-2020. UIN Sunan Kalijaga menilai Dr Sudibyo Markus sebagai seorang yang diakui di bidang kemanusiaan dan kerjasama antar bangsa. Apa yang dilakukan oleh Sudibyo Markus dalam membangun wajah agama yang ramah, menghormati terhadap keberadaan agama-agama yang lain, bahkan mampu bekerjasama untuk perdamaian, dan kebaikan hidup bersama sangat selaras dengan Maqasid Syari’ah yang diyakini oleh Muhammadiyah. Melalui karya dan kontribusinya, ia telah membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kerjasama dan solidaritas antar bangsa dan agama. Ketika menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah (2005-2010), telah ditugaskan oleh Menteri Luar Negeri untuk memberikan presentasi mewakili Delegasi Indonesia dalam 2nd Asia Pacific Interfaith Regional Conference (Cebu, 2006) dan 5th Interfaith Regional Conference di Perth (2009, bersama Bapak Hasyim Muzadi, Ketua PBNU). Sejak 2009 hingga 2019 telah mewakili PP  untuk duduk sebagai anggota International Contact Group (ICG) bersama Asia Foundation (Manila), Center for Humanitarian Dialogue (Henry Dunant Center, Geneva), Conciliation Resource (UK) dan Center for Peace and Conflict Studies (Cambodia), yang bertugas mendampingi proses perundingan perdamaian antara Pemerintah Filipina (the Government of the Philippines) dan Moro Islamic Liberation Front (MILF), gerakan masyarakat Muslim Mindanao dan Filipina Selatan yang menuntut berdirinya Pemerintahan Islam.

UIN Sunan Kalijaga melihat bahwa kontribusi dan teladan nyata yang telah dilakukan oleh ketiga tokoh tersebut merupakan implementasi dari Dokumen Abu Dhabi dan prinsip moderasi beragama, yang menyatakan bahwa perdamaian dunia dapat dicapai melalui pemahaman dan pengakuan yang damai terhadap perbedaan-perbedaan antar-agama dan budaya.

UIN Sunan Kalijaga berharap melalui penganugerahan gelar kehormatan Honoris Causa itu menegaskan posisi peran Indonesia di mata dunia, memberikan inspirasi dan dorongan bagi generasi saat ini untuk terus berjuang dalam membangun solidaritas dan kemanusiaan antar bangsa dan agama. (Tim Humas UIN Suka/Antok Wesman/Impessa.id)