Impessa.id, Yogyakarta: Gubernur DIY -Daerah Istimewa Yogyakarta, bertempat di Bangsal Kepatihan, Jum’at, 26 Pebruari 2021, melantik dan mengambil sumpah tiga pasangan Bupati/Wakil Bupati Sleman, Bantul dan Gunung Kidul, masing-masing, Dra Hj. Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa SE; H. Abdul Halim Muslih-Joko B. Purnomo; dan Sunaryanta-Heri Susanto SKom MSi.

Dalam sambutannya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengku Buwono X mengatakan, “Berdasarkan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, bahwa Bupati/Walikota dilantik oleh Gubernur di Ibukota Provinsi. Maka, Pelantikan, Sumpah Jabatan dan Pakta Integritas ini dinyatakan sah, yang juga bermakna, Pemerintah Kabupaten harus mengikuti kebijakan Presiden melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Terlebih lagi dengan status keIstimewaan DIY, secara lex-specialis selayaknya lebih mengukuhkan koordinasi kebijakan dengan PEMDA DIY. Koordinasi dan sinergi bukan berorientasi kekuasan, tetapi pada keterpaduan program, agar pelaksanaannya memiliki daya-guna dan hasil-guna yang optimal bagi masyarakat.”

Dalam kesempatan itu Gubernur DIY menaruh rasa hormat disertai penghargaan dan ungkapan terima kasih, “Saya sampaikan kepada Pemerintah cq. Menteri Dalam Negeri RI, yang telah menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Bupati secara serentak pada 19 Februari 2021. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Tiga Kabupaten, KPU dan Bawaslu serta seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat sehingga Pilkada di DIY dapat berjalan tertib sesuai ketentuan yang berlaku, aman dan lancar walaupun di era pandemic,” tuturnya.

Menurut Hamengku Buwono X, dalam menjalankan awal pemerintahan, para Bupati untuk segera membelanjakan APBD dan Danais Tahun Anggaran 2021, agar ekonomi masyarakat mulai pulih untuk segera bangkit pada pasca vaksinasi nasional. Hal mana merupakan program simultan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah, melalui kebijakan pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro-Kecil-Menengah) dan penyusunan Daftar Prioritas Investasi Daerah dengan cara-cara yang ekstra ordiner dalam situasi darurat Covid-19 saat ini.

“Jika bermaksud memasukkan program untuk menepati janji Pilkada, setelah dipilah mana yang urgen bagi masyarakat, silakan disisipkan pada anggaran perubahan dan pembahasan RKPD -Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun,  Tahun Anggaran 2022,” ungkap Gubernur DIY.

“Bupati harus menjadikan FORKOPIMDA -Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, ikatan collective leadership yang berkualitas negarawan. Selain itu, membuka dialog personal dengan kandidat lain, untuk mengadopsi dan mengadaptasi program-programnya yang bermanfaat bagi rakyat. Penggunaan simbol-simbol budaya dan pendayagunaan simpul-simpul komunikasi secara kreatif perlu lebih dikembangkan. Dengan demikian, sekaligus menghilangkan sekat-sekat sosial guna memperkuat kembali kohesi sosial, dengan merapikan kursi-kursi yang berantakan dan sampah-sampah berserakan bakda pesta demokrasi usai,” tegas Gubernur Hamengku Buwono X.

Hamengku Buwono X merujuk ucapan Manuel Luis Quezon, Presiden Persemakmuran Filipina, yang pernah dikutip oleh Presiden AS, John F Kennedy, bahwa: “Loyalitas saya kepada partai berakhir ketika loyalitas saya kepada negara dimulai”. Maka dalam konteks DIY, Gubernur lebih pada penegakan keIstimewaan DIY menuju kesejahteraan rakyat yang berkualitas, sehingga para Bupati/Wakil Bupati cerdik mengatur skala prioritas, agar program-programnya bermanfaat bagi masyarakat. (Ditya-Humas Pemda DIY/Antok Wesman-Impessa.id)