Event

UMY Jelaskan Hak Pemahaman Konstitusional Warga di Kawasan Resiko Bencana Gunung Merapi di Kabupaten Sleman

UMY Jelaskan Hak Pemahaman Konstitusional Warga di Kawasan Resiko Bencana Gunung Merapi di Kabupaten Sleman

UMY Jelaskan Hak Pemahaman Konstitusional Warga di Kawasan Resiko Bencana Gunung Merapi di Kabupaten Sleman

Impessa.id, Yogyakarta: Kondisi gunung Merapi di Yogyakarta kini sedang ber-status Siaga Level III, yang memiliki kemungkinan besar terjadinya erupsi yang berdampak, salah satunya jatuhnya korban jiwa, dan dampak perekonomian, sosial, serta dampak fisik. Negara sebenarnya memiliki kewajiban untuk memulihkan hak-hak warga negara pasca terjadinya bencana khususnya bagi warga sekitar lereng gunung, agar dapat kembali ke kehidupan seperti semula.

Permasalahan itu menjadi program pengabdian masyarakat yang diangkat oleh, tiga dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta masing-masing, Assoc. Prof. Iwan Satriawan PhD, Prof. Agus Setyo Muntohar PhD, dan Assoc. Prof. Sunarno PhD, melalui Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) di desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Prof Iwan Satriawan, dosen Fakultas Hukum UMY menyampaikan hasil penyuluhannya tersebut pada Webinar Pengabdian Masyarakat 3 yang disiarkan secara virtual melalui kanal Youtube UMYogya pada Rabu (11/11/20), dengan link youtube : https://www.youtube.com/watch?v=QP2Ax8-N0-o

"Tujuannya untuk memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat terkait apa saja hak-hak warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara pasca terjadinya bencana berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945," tuturnya.

Setelah dilakukan penyuluhan di desa Donoharjo oleh tim pengabdian masyarakat UMY tersebut, diketahui bahwa masyarakat masih banyak yang belum pernah menerima pengetahuan tentang kebencanaan, pengetahuan tentang peraturan kebencanaan, pengetahuan tentang tindakan penanggulangan bencana, dan pengetahuan tentang hak-hak konstitusi warga negara terdampak bencana. "Itu menjadi empat indikator dari program pengabdian ini, jadi memang peraturan kebencanaan menjadi penting karena masyarakat perlu mengetahui apa yang harus dan tidak harus dilakukan dalam menghadapi bencana khususnya masyarakat sekitar lereng Merapi," sambung Prof Agus Setyo Muntohar, dosen Teknik Sipil UMY.

Di Indonesia sebenarnya sudah memiliki instrumen yang memadai dalam proses penanggulangan bencana, dilihat dari segi perlindungan hukum serta badan khusus yang dapat menanganinya. "Paling penting sebenarnya bagaimana warga dipenuhi hak-haknya seperti yang tertuang di UU No.24 tahun 2007 terkait kebencanaan," tegas Prof Agus Setyo Muntohar. (Hbb-BHP UMY/Antok Wesman-Impessa.id).