Ekuin-Bisnis

Pariwisata Jogja Buka Secara Bertahap

Pariwisata Jogja Buka Secara Bertahap

Pariwisata Jogja Buka Secara Bertahap

Impessa.id, Yogyakarta: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta -DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan agar Pemerintah Daerah DIY maupun semua Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mendukung perekonomian DIY di tengah pandemic, namun, Sultan HB X menekankan untuk sektor pariwisata DIY belum buka secara penuh dengan tetap memperhatikan arahan Presiden RI.

Hal itu terungkap usai Rapat Koordinasi Pengendalian -Rakordal Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun 2020 yang digelar secara virtual pada Selasa (28/07/20). Rakordal mengangkat tema “Peningkatan Kinerja Dalam Rangka Menyambut Adaptasi Kebiasaan Baru” bertempat di Gedhong Pracimasana, Komplek Kepatihan, Yogyakarta.

“Dalam pidatonya, Presiden menegaskan, selain membicarakan sektor kesehatan karena pandemi Covid-19, ekonomi juga harus tetap jalan. Untuk masalah ekonomi ini, kami belum bersedia me-launching sektor pariwisata secara luas,” ungkap Sri Sultan.

Menurut Gubernur DIY, pihaknya masih merasa keberatan jika sektor pariwisata dibuka total dikarenakan risikonya yang terlalu besar. Untuk itu, Sri Sultan meminta agar Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY bisa melakukan pembukaan sektor pariwisata secara bertahap. “Silahkan kalau mau buka, tapi secara bertahap, dilihat relevansinya, dan yang terpenting risiko-risikonya harus sudah diminimalisir, karena yang berkunjung tidak hanya orang Jogja, tapi juga dari luar Jogja,” imbuh Sultan.

Sri Sultan tidak ingin DIY seperti negara-negara lain yang mengalami serangan kedua Covid-19, di mana beberapa tempat publik baru dibuka sudah harus ditutup lagi. “Risiko-risiko semacam ini yang kita hindari agar tidak repot di belakangnya. Kalau sudah aman, nyaman, dan masyarakat terdidik dengan lebih baik, baru nanti kita perluas lagi,” kata Sri Sultan.

Dalam kesempatan itu, Sri Sultan mengingatkan agar pemerintah kabupaten/kota maupun Pemda DIY bisa menggunakan APBD secara efektif dan efisien. Sri Sultan juga berharap semua pekerjaan yang sudah direncanakan bisa diselesaikan, baik program fisik maupun non fisik, termasuk untuk Bantuan Langsung Tunai -BLT. “Harapannya, pada kuartal ketiga dan keempat nanti, pertumbuhan ekonomi DIY tidak terlalu minus besar, syukur-syukur bisa plus,” ungkap Sri Sultan.

Di akhir Rakordal, Sri Sultan menyerahkan hasil kinerja kabupaten/kota dan mengumumkan kinerja OPD di Lingkungan Pemda DIY. OPD yang menjadi pengguna anggaran dengan peringkat tertinggi ialah Dinas Kelautan dan Perikanan, sedangkan terendah ialah Dinas Kebudayaan. Sementara itu, kuasa pengguna anggaran peringkat tertinggi ialah Pelabuhan Perikanan Pantai, sedangkan terendah Balai Pemuda dan Olahraga.

Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji menambahkan, untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di DIY, satu-satunya yang memiliki pengaruh ialah belanja pemerintah. Pemda DIY memfokuskan pada Bantuan Tak Terduga -BTT yang kemudian dipercepat. “Tidak ada alasan untuk tidak melakukan pembelanjaan. Apalagi saat ini sudah jelas mana yang boleh dan tidak boleh dibelanjakan,” imbuhnya.

Kepala Bappeda DIY, Budi Wibowo menyatakan, pertumbuhan ekonomi di DIY, sejak 2017 selalu di atas rata-rata nasional, dan pada 2019, pertumbuhan ekonomi DIY sempat menjadi yang tertinggi se-Jawa, namun kondisi DIY di triwulan pertama 2020, justru anjlok dan menjadi yang terendah di Jawa.

“Kontraksi yang cukup dalam terjadi pada kinerja investasi. Kondisi pandemi ini juga memberikan tekanan yang luar biasa pada konsumsi rumah tangga. Selain itu, ketimpangan di daerah perkotaan meningkat signifikan, sedangkan ketimpangan di pedesaan relatif stabil,” jelas Budi Wibowo. (Rt.Humas DIY.jogjaprov.go.id/Antok Wesman-Impessa.id)