Event

Bimbingan Teknis dan Penilaian Pembangunan Zona Integritas Lanud Adisutjipto Yogyakarta

Bimbingan Teknis dan Penilaian Pembangunan Zona Integritas Lanud Adisutjipto Yogyakarta

Bimbingan Teknis dan Penilaian Pembangunan Zona Integritas Lanud Adisutjipto Yogyakarta

Impessa.id, Yogyakarta: Kepala Dinas Logistik Lanud Adisutjipto Kolonel Tek Taufik Yulianto mewakili Danlanud Adisutjipto membuka secara resmi kegiatan Bimtek dan Penilaian Zona Integritas -ZI menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani -WBK/WBMM yang dilaksanakan di Wisma Adisutjipto, Selasa (21/7/2020).

Kegiatan Bimbingan Teknis dan Penilaian ZI dipimpin oleh Asbin Itjenau Kolonel Adm Dwi Dedy Gunawan beserta tim pendukung lainnya menjelaskan tentang bimbingan teknis dan penilaian bagaimana penyusunan LKE Zona Integritas WBK/WBMM untuk beberapa satuan percontohan di lingkungan TNI Angkatan Udara.

Dalam sambutannya Danlanud Adisutjipto yang dibacakan Kadislog menyampaikan bahwa pembangunan Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah/ satuan kerja yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi -WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani -WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sementara Asbin Itjenau juga menambahkan bahwa semua kegiatan pembangunan zona integritas adalah bagaimana membangun manajemen perubahan mindset dan culture-set menjadi lebih baik melalui budaya integritas, budaya kinerja dan budaya melayani. Selain itu hal penting lainnya adalah penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance yang secara universal telah menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat”, tambahnya.

Selanjutnya Letkol Adm Asep Hidayat (Pabandya RB) dan Letkol Adm Beni TEP (Pabandya Anev) menjelaskan tentang Zona Integritas, serta bagaimana mewujudkan WBK/WBMM.  Usai ceramah Tim Penilai juga memeriksa masing-masing bidang yang memenuhi beberapa kriteria diantaranya manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta kualitas pelayanan publik. (Pen.Adi/Antok Wesman-Impessa.id)